free hit counters
 

Rocky Gerung: Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur Rawan Konflik Etnis

Redaksi – Sabtu, 24 Jumadil Akhir 1443 H / 29 Januari 2022 13:35 WIB

eramuslim.com – Pengamat politik, Rocky Gerung mengatakan, keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur diperkirakan menimbulkan banyak masalah dan kekacauan. Hal itu semua akan menjadi awal yang buruk.

Rocky Gerung mengatakan hal tersebut dalam diskusi  “Indonesia Leaders Talk”  yang disiarkan jaringan Rasil Nasional dan Internasional, di Jakarta, Jumat 28 Januari 2022 malam.

Kondisi buruk, ujar Rocky, bisa  ditinjau  dari berbagai aspek apa pun. Ia memperkirakan pembangunan IKN pada akhirnya menemui kegagalan.

“Hasil pertama IKN itu memunculkan konflik etnis. Lihat,  awal -awal saja  sudah masalah pada kasus  Edy Mulyadi yang sudah dipanggil    (polisi) karena dianggap  mengolok-olok. Nah  artinya,  ada ketidak legaan orang untuk menerima ibu kota baru itu,” tuturnya.



Rocky  mengungkapkan,  data hasil survei menunjukkan  80 persen orang Indonesia menolak IKN.  Jadi, upaya pemindahan ibu kota negara (dari Jakarta ke Kalimantan Timur) itu sama sekali tidak  rasional.

Terkait adanya gagasan besar dengan berupaya  memasukkan orang-orang  perdatang (termasuk kecurigaan Warga Negara Cina, red) hingga lima jutaan orang ke IKN, dinilainya sebagai langkah sensitif dan bahaya.  “Itu bagian yang harus kita hitung dan cermati sebagai bagian dari etnik thinking, yang artinya , jika lima juta orang baru masuk ke IKN maka akan ada penduduk lokal yang tersingkir,” ujarnya.

Ia mengutip Thomas More yang 500 tahun lalu menyebutkan, “Idealnya kehadiran  ibu kota baru itu disambut riang gembira, penuh harapan dan tergambar indah. Namun, apa  yang terjadi justru sebaliknya penuh masalah dan sarat dengan saling curiga,” ujarnya.

Sebenarnya ia tidak begitu tertarik dengan tema IKN yang diprediksi  lambat laun akan gagal dan tenggelam dengan sendirinya. Di sela-sela diskusi justru Rocky mengaku   lebih tertarik dengan gagasan besar soal memperjuangkan  Pemilu Nol Persen dan Pemilu yang menghasilkan kompetisi bebas ketimbang gagasan IKN yang sejak  awal   sudah kadung  amburadul. (FNN).

Berita Nasional Terbaru